BPS Sumbar Siap Laksanakan Sensus Ekonomi 2016

Padang - Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan kesiapan melaksanakan Sensus Ekonomi 2016 yang akan dilaksanakan pada 1 hingga 31 Mei 2016 di 19 kabupaten dan kota.

"Ada 5.700 petugas yang telah disiapkan untuk melakukan pendataan, mereka terus dimotivasi agar bekerja dengan amanah karena ini adalah pengabdian kepada bangsa," kata Kepala BPS Sumbar, Dody Herlando di Padang, Jumat.

Ia menyampaikan hal itu usai pelaksanaan apel siaga Sensus Ekonomi 2016 yang dihadir Gubernur Sumbar Irwan Prayitno selaku pembina.

Menurutnya dalam pelaksanaan sensus pihaknya telah menyiapkan pengawasan secara berjenjang memastikan petugas bekerja sesuai aturan.

"Kami juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyosialisasikan hal ini kepada pelaku usaha," lanjut dia.

Selain itu BPS telah menyiapkan SMS gateway untuk mengecek kinerja petugas sensus yang bisa dipantau langsung, kata dia.

Ia menambahkan sensus ekonomi dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia mencakup semua aktivitas ekonomi dari semua skala usaha kecuali pertanian.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan informasi potret utuh perekonomian bangsa, sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional maupun regional, lanjutnya.

Ia menyampaikan melalui sensus ekonomi akan diperoleh pemetaan potensi ekonomi menurut wilayah, jenis dan pelaku usaha.

Pendataan seluruh sektor usaha secara menyeluruh akan mampu menghasilkan gambaran lengkap tentang level dan struktur ekonomi non-pertanian, berikut informasi dasar dan karakteristiknya.

Selain itu juga akan diketahui daya saing bisnis di Indonesia, serta penyediaan kebutuhan informasi usaha, kata dia.

Ia meminta kalangan dunia usaha di Sumbar ikut menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi karena hasilnya juga akan diperoleh oleh kalangan dunia usaha.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno meminta petugas yang akan melaksanakan sensus ekonomi 2016 bekerja dengan profesional agar menghasilkan data yang akurat.

"Mari bekerja dengan sungguh-sungguh data yang dikumpulkan akan menjadi rujukan kebijakan pemerintah provinsi, jika datanya salah akan lahir kebijakan yang salah," ujar dia. (*)

Sumber : http://antarasumbar.com